BINTAN – MediaCyberNews.Com – Adanya unsur pembiaran oleh KSOP terhadap praktik lancung manipulasi ukuran kapal penangkap ikan seperti pengecilan ukuran kapal atau mark down, yang sudah bukan menjadi rahasia lagi bagi para sebagian pelaku usaha penangkapan ikan di kijang Kabupaten Bintan,(13/9).
Padahal praktik manipulasi data kapal sangat merugikan negara terutama dari potensi pendapatan negara bukan pajak (PNBP),Namun sangat disayangkan hal tersebut seperti di biarkan begitu saja oleh pihak yang berwenang seperti KKP dan KSOP kijang yang tidak pernah melakukan pengukuran ulang terhadap kapal-kapal yang melakukan manipulasi ukuran Gross Tonnage(GT) Kapal.
Pujo kepala seksi status hukum dan sertifikasi kapal KSOP Kijang mengatakan dalam pengukuran kapal pihaknya baru mengacu pada peraturan mentri perhubungan nomor 45 tahun 2021 tentang pengkuran kapal
” Pengukuran kapal ini sudah di ukur oleh ahli kapal,yang mereka sudah di didik dan berkualifikasi untuk melaksanakan pengukuran kapal, mengacu kepada peranturan mentri perhubungan nomor 39 tahun 2017 tentang pendaftaran dan kebangsaan kapal,jadi uotput dari status hukum ini ya surat ukur dan nanti surat ukurnya di tuangkan dalam perhitungan daftar ukur” ungkapnya.
Saat di tanya oleh awak media terkait pengkuran ulang kapal penangkap ikan yang diduga memanipulasi Gross Tonnage(GT), Pujo mengatak baru 2 tahun bertugas di KSOP Kijang dan belum pernah sama sekali melakukan pengukuran ulang Kapal-kapal penangkap ikan di kijang.
” Kapal penangkap ikan saja ada sekitar tujuh ratusan,kalau rinciannya saya kurang tau, terkait dengan sertifikasi untuk keselamatan kapalnya itu bukan di KSOP lagi,sekarang kewenangan itu ada di KKP, jadi SPB itu pengawasannya ada disana,yang mengeluarkan surat persetujuan berlayarnya,pengawasannya ada di perikanan,pengukuran kapal inikan bukan dari jaman saya saja,dari sejak dulu,saya sudah 2 tahun disini,pengukuran ulang itu saya rasa tidak ada”Ucap Pujo.(TIM)
About Author
